Pintu-Pintu Terjadinya Korupsi di Indonesia

oleh : Em Amir Nihat

Untuk Pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia, sebuah aib dan kejahatan kemunafikan besar dimana ada seorang pemimpin DPR menjadi DPO dan juga tersangka kasus korupsi. Pemimpin DPR yang seharusnya menjadi representasi dari rakyat artinya menjadi penyambung lidah rakyat dan juga mengerti apa dan bagaimana kemauan rakyat, malah diciderai dan didramatisir oleh dirinya sendiri. Tidak adanya rasa malu sehingga mau mengaku dan juga tidak adanya unsur untuk secara jantan sehingga malah membuat dagelan. Dimulai dari drama sakit sampai kini drama kecelekaan. Akankah drama ini akan berjilid-jilid ?

Kondisi semacam ini telah membuktikan kepada kita bahwa negeri ini diambang kehancuran dimana para tampuk kepemimpinanlah yang sebagai juru gedor kehancuran itu. Korupsi berjamaah, tidak malu berbuat korupsi, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kebijakan yang hanya berorientasi kepada partai dan sikap kemunafikan yang sering ditampilkan para politikus. Sifat-sifat inilah yang menunjukan bahwa kepribadian politik kita adalah politik kemunafikan. Di depan seolah tampil bak “seorang nabi” dengan pakaian dan cara ngomong yang mengarah kesana tetapi dari belakang terus berusaha dengan amat jitu memperbaiki jurus-jurus untuk korupsi. Bagaimana harus lebih canggih cara korupsinya atau bagaimana supaya tidak ketahuan korupsinya, bila perlu suap Tuhan dan malaikatnya.

Bagi politikus munafikun, memang pandai dalam mengolah kata per kata seolah kata-katanya bersih tanpa cela. Tetapi kondisi semacam ini tidak disadari oleh mereka bahwa sebenarnya siapapun saja yang melakukan korupsi, mereka sedang masuk ke pintu neraka yang paling mengerikan. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka percaya kepada neraka ? apakah mereka percaya adanya Tuhan ? Jika kesadaran tentang adanya Tuhan dan adanya neraka, pasti tingkah polah korupsi itu tidak pernah ada sebab sudah dikunci oleh kesadaran untuk menjadi orang baik versi Tuhan.

Dalam kaitannya politikus yang merangkap sebagai koruptor itu melakukan korupsi ternyata ada pintu-pintu menuju korupsi itu terjadi. Ada bagian-bagian dan kondisi yang harus mereka lalui sampai akhirnya mereka melakukan kejahatan ultrajahiliyyah yakni korupsi berjamaah.

Pertama, politikus koruptor itu adalah orang yang pintar secara akademis tetapi nol besar secara akhlak. Artinya pintu koruptor dibuka oleh sekolah-sekolah elit yang orientasi ada pada kecerdasan otak yang tidak diimbangi dengan kecerdasan akhlak. Pintu pertama inilah yang seharusnya kita perbaiki bersama-sama supaya jangan ada lagi lulusan-lulusan pintar tetapi membodohi. Diperlukan kesadaran bersama membangun sekolah yang cerdas secara akhlak dan juga otak. Kombinasi ini harus dilakukan supaya tidak ada ketimpangan secara mental dan kepribadian dari orang tersebut.

Kedua, Adanya audisi/pemilihan yang dimenangkan oleh politikus koruptor. Inilah pintu kedua yang akan mereka lakukan yakni menyuap atau mengkibuli rakyat. Janji-janji palsu supaya nanti dipilih,menyuap rakyat untuk nanti balik memalingi uang rakyat dan juga bagaimana tampil seperti orang baik lengkap dengan pakaiannya supaya dibilang orang baik. Kondisi ini harus disadari seluruh rakyat Indonesia khususnya yang sudah diberi hak untuk memilih. Jangan sampai ada lagi itu istilah kita mau menerima suap berapapun jumlahnya sebab akan berdampak pada nanti ke depan yakni akan muncul korupsi-korupsi, supaya rakyat jeli dan jitu dalam memilih wakil-wakilnya harus baik dan benar dan punya nilai kesantunan yang baik dimata masyarakat, jangan sampai tertipu pencitraan maka menilai sesuatu harus seobyektif mungkin. Pintu ini harus dijaga bareng-bareng yakni haram hukumnya kita menerima suap dan jangan mau memilih wakil-wakil yang memang sering melakukan pencitraan dan juga jangan sampai kita terjebak dalam janji-janji manis yang ujung-ujungnya pembodohan masal bagi rakyat.

Ketiga, Bernaung didalam partai. Kita harus mengakui bahwa partai adalah rumah besar bernaungnya politikus. Partai adalah baju perjuangan para politikus dimana istilah mereka itu berjuang untuk rakyat walau sebenarnya mereka sedang berjuang untuk partai. Partai saling rebut merebut kekuasaan. Jadi, partai dibuat bukan murni untuk mensejahterakan rakyat tetapi sebagai ajang audisi perlombaan rebutan kursi di pemerintahan. Pintu ini juga harus kita jaga bareng-bareng. Partai mana yang banyak korupsinya, partai mana yang isinya politikus munafik, partai mana yang orientasinya pada kesejahteraan partai. Pada sebuah gambar, penulis melihat bahwa oranye adalah perpaduan warna merah dan kuning maka wajarlah jika kedua warna inilah yang sering terjerat KPK. Tetapi bukan berarti warna lain juga tidak korupsi, hanya saja warna merah dan kuning memang sudah melakukan big bang korupsi dari jaman dahulu kala. Dari penjelasan ini, sebagai rakyat kita harus menilai ini secara obyektif artinya yang kita perlukan dari partai adalah program-program dan janji-jani yang harus ditepati. Kita harus berkonsentrasi pada kedua hal ini sebab kedua hal inilah yang sampai kepada kita. Sedangkan penilaian secara subyektif dengan mendukung politikus atau partai politik hanyalah kebodohan kita sebab mereka ada itu untuk berebut nasi di kekuasaan. Jadi, kita harus pandai menilai secara obyektif. Politikus mana yang terbukti baik, politikus mana yang hanya pencitraan, politikus mana yang hanya sibuk ngomel da n lain sebagainya. Pembuktian ini tidak bisa dilakukan secara satu jalur karena politikus menyimpan alur-alur strategi. Harus ada cek and balance di setiap politikus dan partai politik.

Keempat, Partai kuat maka perebutan kekuasaan semakin kuat. Jika partai sudah kuat secara jumlah dan tingkat korupsinya, maka sudah tidak akan bisa dilawan. Yang kena paling-paling hanya bagian kecil saja sedangkan kekuatan partai itu tetap kokoh. Lagi-lagi kita harus menyadari hal ini. Yang paling bijak dan benar memang seharusnya lembaga DPR itu tidak ada anggota politikus partai artinya lembaga DPR harus bersih dari kepentingan partai dan murni memperjuangkan rakyat. Sebagai rakyat kita perlu memperjuangkan hal ini sebab cara inilah yang paling ampuh untuk melemahkan kekuatan partai yang orientasinya hanyalah kekuasaan.

Kelima, Harus ada hukum yang kuat. Kita harus mengakui bahwa undang-undang kita telah melenceng jauh dari UUD 45, sudah diamandemen sesuai kepentingan partai,sudah dilukai dan diciderai kepentingan-kepentingan. Bahkan hukum yang katanya “tajam kebawah dan tumpul ke atas” memang benar adanya. Lihatlah bagaimana kasus pembuat meme langsung dihukum oleh kepolisian sedangkan dedengkot koruptor masih saja bisa membuat drama. Apakah kepolisian sudah tidak bersikap adil lagi ? Apakah kepolisian bisa dibayar oleh orang-orang besar ? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab ditulisan ini tetapi jawablah dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masyakarat.

Pintu paling kuat melawan koruptor adalah membuat mereka takut dan jera berbuat korupsi. Hukuman penjara memang seperti hukuman biasa tidak menjadi efek untuk takut. Maka diperlukan keberanian bersama membuat hukuman mati atau gantung buat para tersangka korupsi yang sudah terbukti secara hukum dan cukup dengan bukti-bukti. Pertanyaannya, Apakah lembaga-lembaga kita mau melakukan hal tersebut atau memang diantara mereka juga ada yang sengaja tidak ingin adanya hukuman tersebut ?

Jika di Cina, koruptor dihukum dengan hukuman mati yakni siapa yang melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan senilai 214 juta bisa dipidana dengan hukuman mati. Di Malaysia pejabat yang korupsi maka akan dipidanakan dengan hukuman gantung. Di Arab Saudi siapa yang korupsi maka akan dikenakan pidana hukum pancung. Di Jerman siapa yang korupsi dipenjarakan seumur hidup.

Di Indonesia siapa yang korupsi dihukum penjara paling-paling 5 tahun belum kalau dapat remisi. Pertanyaannya, sudah benarkah hukum kita ? Apakah hukum di Indonesia masih melindungi koruptor ? Semoga nanti ada pemimpin yang secara kstatria menerapkan hukuman koruptor seperti di luar negeri. Kita sudah kadung geram dan marah dengan perilaku-perilaku korupsi yang dilakukan elit politikus munafik. Semoga Indonesia ke depan lebih baik.

Iklan

10 tanggapan untuk “Pintu-Pintu Terjadinya Korupsi di Indonesia

  1. Benar sekali, Kak. Selain hukum dipertegas, semua penegak hukum dan KPK juga harus lebih berani, tegas, dan nggak pandang bulu saat terjadi kasus korupsi. Mereka terkesan takut-takut hanya karena koruptornya punya jabatan penting dalam pemerintahan.

    Disukai oleh 2 orang

  2. Setuju, Bang. Hukuman koruptor mesti diperberat, termasuk menyita harta kekayaan.
    Hanya saja, Revisi hukuman bagi koruptor masih jauh, dan pasti akan mendapat banyak tantangan karena law maker-nya juga korup. Akankah kita hanya menunggu?
    Yang bisa kita lakukan (sebagai rakyat biasa) adalah jangan memilih partai yang anggota2nya korupsi. Jangan pula memilih pemimpin yang diusulkan partai yang korup. Jika gerakan ini masif, partai akan dirugikan. Ini akan memaksa partai untuk membersihkan dirinya, atau tidak akan dipilih lagi oleh rakyat.
    Jangan tertipu dengan jargon bahwa tidak semua orang partai itu korup dan masih banyak yang baik. Ingat, orang yang baik di partai biasanya tidak punya kedudukan di partai, tidak bisa apa2, dan hanya bisa mengikuti kebijakan partai. Sedangkan orang yg korup dipastikan menduduki posisi elite, strategis dan ikut menentukan kebijakan partai.

    Disukai oleh 1 orang

  3. Jangan hukuman mati Bro. Sangat tidak efektif. Hukuman penjara minimal 15 tahun dan aset atas nama pribadi dan keluarga ditarik. Lalu jaman now, sindiran sosial di medsos cukup efektif buat jerah/malu keluarga dan diri sendiri.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s